Keadilan Sosial? Hanya untuk yang Viral!

 


Ketika Nasib Warga Bergantung pada Seberapa Ramai Mereka di Media Sosial

Negara Netizen?

Pernahkah kalian memperhatikan, dalam beberapa tahun terakhir, kasus-kasus yang mendapatkan keadilan justru adalah yang sempat trending di media sosial? Dari penganiayaan ART, penolakan pasien miskin, hingga pemecatan semena-mena banyak yang tidak ditindak lanjuti aparat, kecuali sudah viral lebih dulu.

Seolah-olah, keadilan kini bisa diakses hanya oleh mereka yang "cukup menarik" untuk diberitakan. Mereka yang tidak punya jaringan, kamera, atau followers… silakan antre di belakang. Atau tidak dilirik sama sekali.

Bukan Isu Baru, Tapi Semakin Terlihat

Fenomena ini bukan hal baru. Namun kini, keberadaan media sosial memperuncing jurang antara yang “terdengar” dan yang “terlupakan.”

Contoh yang mencolok:

  • Kasus ibu di Kendari (2023) yang kehilangan anaknya karena ditolak rumah sakit dengan alasan "tidak ada alat." Setelah cuitan viral, baru menteri turun tangan.
  • Pegawai minimarket di Surabaya (2024) yang dipecat karena menolak dilecehkan atasannya. Tidak ada tindakan hukum, sampai akhirnya video rekaman CCTV menyebar dan mengundang publik geram.
  • Remaja difabel di Bogor (2022) yang dianiaya oleh teman sekolahnya, kasus ini sempat didiamkan oleh sekolah hingga naik ke TikTok dan mendapat desakan publik.

Apa kabar ribuan kasus serupa yang tidak terekam kamera dan tidak viral?

Keadilan yang Pilih-Pilih

Yang menyedihkan, kita seperti hidup dalam sistem dua jalur:

  • Jalur satu: untuk yang viral → cepat ditangani, kadang bahkan “dipaksakan.”
  • Jalur dua: untuk yang sunyi → panjang prosesnya, sering macet, kadang dikubur diam-diam.

Padahal UUD 1945 Pasal 27 Ayat 1 jelas berbunyi:

"Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya."

Namun kenyataan berbicara lain.

Peran Media Sosial: Pedang Bermata Dua

Media sosial memang ampuh dalam menekan sistem yang lambat. Tapi sayangnya, ini bukan solusi permanen.

Mengandalkan viralitas artinya:

  • Keadilan menjadi komoditas emosi dan atensi.
  • Yang ditolong adalah yang menyentuh narasi publik.
  • Bukan lagi soal benar atau salah, tapi seberapa besar engagement yang dihasilkan.

Efek Buruk yang Tersembunyi

Fenomena ini punya dampak serius:

  • Ketergantungan masyarakat pada media sosial untuk mendapatkan perlindungan hukum.
  • Turunnya kepercayaan terhadap aparat dan lembaga resmi.
  • Normalisasi narasi bahwa keadilan bisa "ditekan" lewat publik.

Dan lebih buruk lagi, penguasa bisa membentuk opini tandingan lewat buzzer atau framing berita, menyulap pelaku jadi korban, dan korban jadi pencitraan.

Keadilan tidak boleh bergantung pada trending topic. Negara harus:

  1. Perkuat lembaga pengaduan masyarakat yang cepat dan mudah diakses semua golongan.
  2. Hilangkan diskriminasi kasus berdasarkan sorotan publik.
  3. Berikan sanksi pada aparat yang menunda atau mengabaikan laporan warga.
  4. Pastikan transparansi penanganan kasus, viral atau tidak.

Keadilan yang Seharusnya untuk Semua

Jika kita hanya percaya pada kekuatan viral untuk mendapat perhatian negara, maka kita hidup dalam sistem darurat, bukan hukum.

Keadilan sosial sejati tidak akan lahir dari trending, tapi dari negara yang hadir tanpa disorot kamera.

 

Referensi:

  • Kompas.com – Kasus ART Dianiaya Majikan
  • Tempo.co – Penolakan Pasien Miskin
  • Tirto.id – Ketika Viral Jadi Jalan ke Keadilan
  • CNN Indonesia – Kasus Difabel Diabaikan Sekolah

 

Ditulis Oleh : Anayata

Tanggal: 16 Mei 2025

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Langit Menghakimi tapi Bumi Menutup diri

Gambar
Kadang aku bertanya-tanya, apa benar yang rusak itu hanya sistem? Atau jangan-jangan, kerusakan itu sudah begitu akrab karena memang tumbuh dari masyarakat itu sendiri? Aku hidup di tengah lingkungan yang katanya “peduli”, “berbudaya”, "beragama" dan “bermoral”. Tapi semakin ke sini, aku makin menyadari, banyak dari kita lebih sibuk membentuk citra… daripada memperbaiki laku. Baru-baru ini, sebuah kejadian tragis kembali menyentil nurani. Sebuah truk bermuatan telur terguling. Sopirnya meninggal dunia. Dan seperti sudah jadi refleks, warga sekitar datang bukan membawa pertolongan, tapi membawa kantong belanja. Telur dijarah habis-habisan. Ponsel sopir pun hilang, entah ikut terguling atau memang "terpindah tangan dengan ikhlas". Yang menyedihkan, ini bukan cerita fiksi. Ini nyata. Dan ironisnya, bisa jadi mereka yang menjarah itulah yang minggu depan ikut demo membela rakyat kecil. Mungkin lupa bahwa yang tergeletak di aspal itu juga rakyat kecil. Aku benar-b...
Baca selengkapnya

Bangsa yang Tumbuh di Atas Uang Haram

Gambar
  Katanya kita sudah reformasi. Katanya hukum ditegakkan. Tapi nyatanya, tiap kali berita dibuka, yang muncul: pejabat ditangkap karena suap, proyek pembangunan fiktif, dana bansos digelapkan, dan praktik gratifikasi yang begitu terang-terangan. Seolah-olah, korupsi sudah menjadi kebiasaan, bukan lagi kejahatan. Padahal, korupsi bukan sekadar mencuri uang negara. Ia mencuri harapan. Ia mencuri masa depan. Skor yang Membuat Kita Menunduk Menurut laporan Transparency International , Indonesia berada di peringkat 115 dari 180 negara dalam Indeks Persepsi Korupsi (CPI) 2023 , dengan skor 34 dari 100 . Skor ini lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap integritas sektor publik semakin memburuk. 🔗 Sumber: Transparency International – CPI 2023 Bandingkan dengan tahun 2019, ketika skor kita masih 40. Bukannya membaik, kita malah turun. Jika ibarat nilai rapor, ini adalah nilai merah yang menandakan kegagalan. KPK: Dulu Harap...
Baca selengkapnya

Mental Inlander

Penjajahan di atas tanah Indonesia konon telah berakhir sejak 1945. Namun, siapa sangka, bentuk penjajahan yang lebih licik justru masih hidup, bersembunyi di balik wajah-wajah berpendidikan dan bangunan megah. Namanya bukan lagi Belanda atau Jepang, tapi ia menumpang hidup di kepala sebagian dari kita: mental inlander . Mental inlander adalah warisan paling tragis dari masa kolonial. Ia bukan berupa senjata, bukan juga peraturan tertulis. Ia tinggal di dalam pikiran manusia yang menganggap bangsanya rendah, sementara yang datang dari luar selalu lebih baik. Ia menjelma dalam cara kita memandang diri sendiri inferior, tak percaya diri, dan terlalu sibuk mencari pengakuan dari mereka yang "kulitnya lebih terang" atau "bahasanya lebih keren". Lihat saja fenomena sehari-hari. Kita masih menganggap produk luar negeri sebagai simbol kualitas dan gengsi. Mulai dari skincare, kendaraan, makanan, semuanya harus berlabel asing agar dianggap layak dipuja. Sementara produk a...
Baca selengkapnya